BERITA UTAMALINTAS SULTENG
Sekprov Sulteng : Kebijakan Publik Disesuaikan Dengan Kondisi di Daerah
BIDIK PALU- Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulako gelar Seminar Online (webinar) bertemakan COVID-19 dalam Perspektif Administrasi Publik, pada Sabtu (16/5).
Hadir sebagai Narasumber Sekretaris Daerah Prov.Sulteng Dr.H.Moh.Hidayat Lamakarate,M.Si, Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said, S.Ap, Dekan FISIP UNHAS Prof.Dr.Armin Arsyad,M.Si.
Kesempatan tersebut, Sekprov Sulteng menyampaikan dalam rangka penanganan COVID-19 dan penyelenggaraan kebijakan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mau terjebak dengan kebijakan yang dapat menghambat birokrasi,”Bapak Gubernur secara otonom punya kewenangan untuk juga bisa membuat kebijakan dalam rangka menjaga penyebarluasan COVID-19 di Sulawesi Tengah,”jelasnya.
Ia pun memberikan contoh ketika pemerintah pusat menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran dan diberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk melakukan itu tanpa mengikuti mekanisme keuangan yang berlaku serta diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran pada kebutuhan yang sangat mendesak,”petunjuk itu langsung kami lakukan sebagai pedoman, dengan satu jaminan hukum tidak akan menjadi persoalan dibelakang hari,”ungkapnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa kebijakan publik dalam praktek penyelenggaraan pemerintah tidak mudah untuk langsung diterapkan karena ada situasi dan kondisi yang menyebabkan teori kebijakan publik tidak langsung berlaku tapi disesuaikan dengan kondisi di daerah dan di lapangan.***