Pemerintah Pusat Diharapkan Mengeluarkan Instruksi Presiden untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rehab Rekon

BIDIKSULTENG.COM- Kementerian Sekretaroat Negara gelar Rakor Penanganan Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Prov.Sulteng secara virtual, pada Jumat (16/7).

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dr.Rudi menyampaikan pelaksanaan rehab rekon di Sulteng masih banyak menyisakan permasalahan sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaannya.

“Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Huntab di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala,”terangnya.

Berdasarkan pendapatnya, Gubernur Sulawesi Tengah telah mengambil kebijakan untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan rehab rekon, diantaranya menyediakan anggaran sebesar Rp 37 guna percepatan pembangunan jembatan IV dan Huntap Petobo, Penyelesaian rehap rekon di Sigi sebesar Rp 6 M, Penyelesaian rehab rekon di Donggala Rp 12 M, 150 juta, percepatan pembangunan huntab talise untuk pematangan lahan sebesar Rp 3,5 M dan pembebasan lahan untuk SPAM Pasigala atas usul dan perhitungan tim apresial sebesar Rp 2,6 M.

“Harapan Bapak Gubernur kiranya dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan kiranya dapat mempercepat proses rehab rekon dampak bencana di Sulawesi Tengah dengan harapan diakhir 2021 masyarakat sudah dapat tinggal pada hunian tetap,”bebernya.

Terakhir, Ia berharap Pemerintah Pusat dapat segera mengeluarkan instruksi presiden untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehab rekon karena ada beberapa pekerjaan yang sifat teknis.

Turut hadir secara virtual, deputi bidang koor pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan, deputi bidang pembangunan manusia kantor staf presiden, Direktorat jenderal bina pemerintahan umum kemendagri, Deputi Rehab Rekon BNBP, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur jenderal penanganan masalah agraria Kementerian ATR/BPN.