BIDIKSULTENG.COM, SIGI – Pelaksanaan Proyek pembangunan Puskesmas Towulu di Desa Towulu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi terbengkalai dan terancam putus kontrak.
Pasalnya, waktu pelaksanaan yang sudah berjalan dua bulan lebih terhitung dari kontrak hingga kini belum berjalan dan hanya menyisakan bouwplank.
Padahal proyek senilai Rp.7.7 milyar dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alukasi Khusus (DAK) regular yang melekat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sigi itu telah dicairkan kepada pihak rekanan CV. Karya Nugraha Pratama sebesar Rp. 1.9 milyar.
Hal ini menimbulkan pertanyaan sejumlah warga sekitar yang menginginkan desanya segera mendapatkan fasilitas kesehatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.
Tak pelak Dinas terkait pun menjadi sorotan lantaran lemahnya pengawasan dan kurang tegas dalam mengambil tindakan terhadap pihak rekanan yang abai dalam menjalankan pekerjaannya.
Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sigi, Syahrir Pakamundi sangat menyayangkan terjadinya masalah ini.
Menurutnya, lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya instansi terkait menjadi faktor penyebab pelaksanaan pekerjaan sangat lamban bahkan bisa dikatakan belum ada progres.
“Kadis dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun pihak rekanan harus bertanggung jawab dengan masalah ini, dengan memberikan peringatan Show Cause Meeting (SCM) dan sanksi yang tegas pada pihak rekanan,” kata Syahrir.
Syahrir mengungkapkan, mengingat waktu yang hampir dua bulan dengan nilai kotrak yang besar namun belum ada action di lapangan ini juga menimbulkan pertanyaan.
Kata dia, seharusnya pihak dinas sudah mengeluarkan surat peringatan Show Cause Meeting (SCM) jika dalam beberapa minggu masih belum ada kegiatan.
” Kalau sudah diberikan surat peringatan maupun teguran masih belum juga menjalankan kegiatannya segera melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan yang terkesan bandel ini,” ujarnya.
Syahrir berencana akan melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sigi terkait kinerja Dinkes, karena masih ada beberapa masalah yang terjadi diantaranya pelaksanaan pembangunan rumah dinas juga yang belum mencapai progres.
Dia juga mencatat sejumlah kontraktor nakal dan bermasalah yang selalu mendapatkan proyek di Kabupaten Sigi dan akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pekerjaan yang bermasalah.
“Saya minta Dewan melakukan evaluasi atau hearing terhadap kinerja Dinkes ini,” pinta Syahrir.
Plt Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Sigi Roland Franklink S.Stp, Msi yang dikonfirmasi dengan masalah ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan evaluasi dengan rekanan bahkan melibatkan kejaksaan dan sudah memberikan teguran.
“Artinya sedang berproses, kalau memang ini ya kita sesuai dengan prosesnya”, kata Roland
Namun saat ditanyakan nama rekanan yang mengerjakan proyek ini, Roland mengarahkan untuk bertanya langsung dengan Beny selaku PPTK.
“Saya kurang tau yang punya perusahaan, nanti bias dikomunikasikan dengan Pak Beny,” jelas Roland.
Selaku PPTK Beny juga membenarkan jika sudah melakukan rapat evaluasi dengan kejaksaan, kabag pembangunan yang dipimpin langsung oleh Assisten II.
“Dari hasil rapat evaluasi itu kita tindak lanjuti dengar rapat tindak lanjut dikantor, kita undang semua, setelah itu kita sudah layangkan surat teguran ke mereka,” jelas Beny.
Beny juga mengatakan sudah memberikan surat teguran per tanggal 11 Oktober 2021,dalam waktu dekat akan membuat SCM 1 dan meminta kesiapan pihak konsultan pengawas tenteng pelaksanaan pekerjaan.
( ID .TIM )
