Rakor Gubernur Bersama Bupati dan Walikota Se Sulteng Bahas Tentang KPN

BIDIKSULTENG.COM,PALU-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Mengkitl/Membuka Rakor Gubernur Bersama Bupati/Walikota Palu Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara, Gedung Pertemuan Bappeda*, Rabu, 13 Juli 2022.

Kegiatan Itu juga dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Evenri Sihombing, Kepala Balai PUPR RI , Balai Sungai , Balai Jalan.Balai Sungai .
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Sandra Tobondo, MT, Menyampaikan bahwa Program Pengembangan Kawasan Pangan  Nusantara Sudah sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, selanjutnya Sandra Tobondo menyampaikan penyiapan Lokasi Pengembangan KPN dan Food Estate dari Menko Kemaritiman dan Investasi mengharapkan Rp. 15.000 Ha untuk lahan Ekstensifikasi dengan Komoditas Utama Tanaman Jagung dan Kedelai.

Namun berdasarkan Informasi dan usulan Kabupaten dan Kota telah terdata luasan potensi sebesar 29.517 Ha, serta perluasan Areal Tanaman Baru Komoditas Jagung seluas 42.823 Ha. Dan Usulan KPN baru diperoleh dari Empat Kabupaten Donggala seluas 19,433 Ha, Kabupaten Toli-Toli sekuas 3.450 Ha, Kabupaten Sigi seluas 4.358 Ha, dan Kabupaten Parigi Moutong seluas 300 ha.

Selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan bahwa Gubernur telah menetapkan Lokasi Fokus untuk Tahun 2022 dan 2023 yaitu dikabupaten Donggala,  Kabupaten Sigi dan Kabupaten Toli – Toli .

Pada Kesempatan Itu Kepala Bappeda Ibu Sandra Tobondo menyampaikan Bahwa Pembangunan Desa Tahun 2022 sangat Cepat ini buah dari perhatian Gubernur untuk meningkatkan Pertumbuhan Desa dari Data yang ada bahwa Desa Mandiri Tahun 2019 hanya 1 Desa , Tahun 2022 Sudah Menjadi 42 Desa.

Selanjutnya Untuk Desa Maju Tahun 2019 Sebanyak 53 Desa Tahun 2022 Sudah menjadi 522 Desa.
Untuk Desa Berkembang Tahun 2019 Sebanyak 696 , Tahun 2022  menjadi 995 Desa.
Untuk Desa Tertinggal Tahun 2019 Masih Sebanyak 952 Desa , Tahun 2022 Sudah menjadi 266 Desa.
Dan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2019 Sebanyak 140 Desa , Untuk Tahun 2022 Sisa 17 Desa .

Maka Gubernur akan memberikan bantuan Untuk Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Tahun 2023 Sebesar Rp 20 Juta untuk menjamin BPJS, masyarakat Miskin Rentan.

Untuk itu Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Visi bersama membangun Sulawesi Tengah harus dilakukan secara Kalaborasi , Gubernur Menyampaikan rasa bangga satu tahun Kepemimpinannya bisa menurunkan Angka Kemiskinan sebesar 1 % , Pertumbuhan Pembangunan Kita sangat Tinggi 11, 7%. Gubernur Meyakinkan kalau Kita berkalaborasi pasti bisa kita turunkan Angka Kemiskinan sampai 1 Digit.

Maka untuk mempercepat pembangunan Desa sudah dilakukan MOU bersama Kemendes tentang Pembangunan Smart Village kalau masih ditunda tunda pelaksanaannya Gubernur akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden RI supaya dapat dipercepat pelaksanaannya.

Serta untuk memberikan jaminan Sosial kepada masyarakat melalui BPJS , Gubernur akan memberikan dukungan Untuk memberikan jaminan kepada Masyatakat Rentan untuk Desa Tertinggal sebesar Rp. 20 Juta untuk 266 Desa Tertinggal dan 17 Desa Sangat Tertinggal ,  memberikan jaminan Kesejahtraan Sosial kepada 100 Orang Masyarakat Desa tertinggal  Tahun 2023, Gubernur Juga meminta agar Bupati menyampaikan kepada seluruh Desa untuk menganggarkan Jaminan Sosial Sebesar Rp. 20 Juta melalui BPJS Kepada Tenaga Kerja Rentan.

Lanjut Gubernur , Menyampaikan bahwa untuk memperjuangkan Sulawesi Tengah menjadi Kawasan Pangan Nusantara sangatlah berat karena banyak daerah yang Mau , karena Daerah yang menjadi kawasan Pangan Nusantara akan mendapat Dukungan Anggaran dan Pembinaan dan Peralatan untuk meningkatkan Produksi Pangan Nusantara, sehingga kita bersyukur Menko Merves Luhut Panjaitan yang membantun Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Pangan Nusantara , Untuk itu Gubernur mengharapkan Bupati Dan Walikota dapat mensukseskan Program Kawasan Pangan Nusantara.

Gubernur Meminta guna mensinergikan terwujudnya Visi bersama harus bersinerji Provinsi dan Kabupaten tidak berbeda ,Gubernur Sampaikan OPD Provinsi dan OPD Kabupaten dan Kota adalah mintra sejajar untuk mensukseskan Program sesuai Tugas dan Pokoknya .

Maka untuk itu kita lebih peka melihat kebutuhan dasar masyarakat , seperti saat ini Ada Tanah Lokasi Milik Pemda di Kabupaten Poso seluas 5 Ha , Bupati Poso meminta agar tanah itu dihibahkan untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit Poso , Saat ini sudah saya menyampaikan surat persetujuan DPRD Provinsi , waktunya sudah sangat mendesak kalau kondisi terlalu lama di DPRD akan dicari legalitasnya agar segera lokasi tersebut dapat dihibahkan , Saya minta kepada kita harus lebih Peka terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Tentunya kedepan Program peningkatan Fiskal daerah , untuk itu kebijakan saya Setiap Investasi kedepan harus ada PI 10% dengan Pola 6% untuk Kabupaten dan 4 % Untuk Provinsi , tidak ada Investasi kedepan yang tidak PI 10% untuk meningkatkan Fiskal Daerah.

Di akhir sambutanya Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah bahwa Kemandirian Fiskal Provinsi Sulawesi Tengah sudah meningkat 7 % , selanjutnya Investasi Daerah saat ini sudah mencapai 39 T atau urutan ketiga terbesar secara Nasional dan Mari Kita kelola Potensi Daerah ini dengan baik dan semoga kedepan Blok Migas Di Teluk Tomini segera di kelola dengan baik agar dapat mempercepat peningkatan Fiskal Daerah kita untuk dipergunakan membangun Daerah . (Id)