Pertanyaan Fraksi Demokrat Soal DAK dan Covid 19, Ini Jawaban Bupati Sigi

Bidiksulteng.com,SIGI, – DPRD Sigi kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban Bupati Sigi atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sigi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023, di Ruang Utama Sidang DPRD Sigi, Jumat (30/9/2022).

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sigi Moh Rizal Intjenae didampingi Waket I Rahmat Saleh dan Waket II Imran Latjedi. Sementara Pemkab Sigi diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Andi Ilham.

Dalam penyampaian jawaban Bupati yang dibacakan oleh Asisten I Andi Ilham atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sigi, salah satunya adalah pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, yang mempertanyakan cara pemerintah daerah menentukan kriteria infrastruktur yang akan ditangani oleh DAK dan terutama di daerah rawan bencana? Berapa porsi anggaran yang akan diperuntukkan untuk itu, khususnya perbaikan jembatan di Kabupaten Sigi.

Menurutnya, untuk DAK merupakan dana yang bersifat intervensi pemerintah pusat dimana pemerintah daerah dalam posisi mengusulkan lokasi dengan melengkapi persyaratan yang memenuhi kriteria DAK.

“Terkait persetujuan penganggaran ditentukan oleh pusat berdasarkan tematik dan lokasi prioritas. Dan terhadap daerah rawan bencana tentunya menjadi usulan prioritas pemerintah daerah kepada pemerintah Pusat, “Jawabnya.

Selanjutnya, terkait dengan postur APBD 2023 telah tertuang angka nominal pagu, bagaimana cara mengetahui pagu defenitif tersebut dan apakah pagu tersebut adalah pagu defenitif untuk masuk dalam postur APBD 2023?

Ia menjelaskan, Proyeksi pagu dalam RAPBD 2023 berdasarkan Dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2023, akan tetapi terhadap DAK telah berdasarkan pagu indikatif yang sesuai hasil verifikasi dan validasi teknis melalui aplikasi Krisna.

Sementara terkait dengan potensi inflasi bahkan potensi resesi di tahun 2023 mendatang akibat kenaikan BBM, langkah-langkah atau upaya pemerintah daerah menangani persoalan tersebut dikemudian hari? Serta bagaimana skema yang dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten Sigi terkait kompensasi BLT BBM dari Pemerintah Pusat untuk berkolaborasi dengan program Pemda saat ini.

“Pemda telah menyusun skema terkait dengan penanganan dampak inflasi pada masyarakat akibat kenaikan BBM melalui skema Bansos, Belanja Subsidi dan Operasi Pasar,” Jelasnya.

Terkait dengan proporsi alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan penanganan kesehatan lainnnya serta memohon penjelasan terkait dengan perkembangan terkini penanganan Covid-19 dan progres program vaksinasi Booster dimasyarakat.

“Proporsional alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan penanganan kesehatan lainnya dilakukan melalui program sigi masagena yang melekat pada dinas kesehatan dan bekerjasama dengan BPJS kesehatan, ” Lanjutnya.

Dan berdasarkan data dari dinkes lanjutnya, kondisi Covid-19 di Kabupaten Sigi mulai berangsur pulih hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang masih dapat ditangani oleh fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sigi baik puskesmas maupun RSUD Torabelo adapun progres vaksinasi dimasyarakat adalah Dosis 1 sebesar 149.093 (80,61%), dosis 2 sebesar 102.266 (55,29%), Dosis 3 sebesar 25.860 (16,37%) dan Dosis 4 sebesar 111 (0,06%).(id)