Kapal Bantuan Dari Pemerintah Di Biarkan Begitu Tidak Digunakan

Bidiksulteng.com, Donggala – Sangat di sayangkan bila asset negara di biarkan rusak tidak terurus dan jadi rongsokan bagai tak bertuan. padahal di ketahui miliaran uang negara di kucurkan untuk membeli atau mengadakan melalui jasa pengadaan barang dengan harapan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Klasiknya, ada oknum pejabat di pemerintahan enteng berkelit dan berdalih tak ada fulus untuk biaya pemeliharaan atas asset negara tersebut. Alih-alih cerdas dan mampu berpikir untuk kemajuan daerah, mengurus dan memacu kinerja dinas yang di pimpinnya saja sangat “memble dan amburadul.” Tapi celakanya, jago memburu jabatan dan piawai cari muka di depan atasan.

Sebut saja nasib kapal angkutan KM. Pimpilemba tak di pelihara, di biarkan rusak dan karam di tepi pantai. Bantuan yang di serahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), ke Kabupaten Donggala itu, kondisinya jadi barang rongsokan di Anjungan Gonenggati, Kelurahan Tanjung Batu, Banawa, Donggala.

Kapal KM. Pimpilemba dihibahkan ke Kabupaten Donggala pada tahun 2015 silam itu, berkapasitas 20 penumpang bertujuan di jadikan sebagai moda transportasi untuk mengurangi kesenjangan wilayah di daerah terpencil dan pulau terluar, serta melancarkan proses pertukaran barang dan jasa antar wilayah.

Ironisnya, kondisi terakhir KM. Pimpilemba sudah rusak dan karam karena tidak terurus. Konon sejak di serahkan ke Pemkab Donggala, kapal fiber glass itupun tidak pernah dioperasikan dan dibiarkan terombang-ambing di tepi pantai bagai kapal hantu.

Saat di konfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Donggala, Minhar, mengakui dan mengatakan, kapal tersebut dalam kondisi sudah rusak dan sudah lama bocor karena tidak terawat. Akan tetapi, dia membantah kalau kapal itu tenggelam.

Minhar beralasan, kalau air laut pasang, maka sebagian badan kapal tidak akan terlihat mengapung, karena lambung kapal penuh air laut.

“Jadi kelihatan dari daratan seperti tenggelam tapi sebenarnya tidak tenggelam. Itu karena bocor dan air laut masuk di lambung kapal, tapi tidak sampai tenggelam kapalnya,” ujarnya berkelit.

Menurutnya, biaya pemeliharaan KM. Pimpilemba sangat mahal dan dibutuhkan anggaran besar, sementara APBD Donggala tidak memadai. Pemkab Donggala melalui Dishub merasa tidak mampu membiayai kapal tersebut.

Dan Pemkab Donggala sudah mengajukan usulan untuk penghapusan asset, agar tidak membebani anggaran daerah. Namun permintaan usulan penghapusan ditolak oleh Kementerian Desa.”Tidak sedikit biaya perawatannya sementara anggaran kita sangat terbatas. Kami di sini tidak mampu lagi biayai pemeliharaannya, saya juga bingung mau ambil anggaran dari mana untuk pelihara kapal itu,” Pungkas Minhar.(ID)