Kepala Biro Hukum,Mewakili Sekda Melakukan Rapat Melalui Zoom Virtua Bersama ,BKD , OPD Teknis Di Sulteng

Bidiksulteng.com,Palu – Kepala Biro Hukum , Adiman , SH, M.Si, Mewakili Sekda , Melakukan Rapat Melalui Zoom Virtua Bersama ,BKD , OPD Teknis Yang Membutuhkan Jabatan Jabatan Fungsional Hukum Sesuai dengan Beban Kerja di Bidang Hukum , Bersama Dengan Kementrian Hukum dan HAM Cg. Direktorat Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI , Jumat , 8 Maret 2024.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan MENPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional sesuai dengan Usulan Instansi Pemerintah , Oleh Sekda Atas Nama Gubernur Sulawesi Tengah , Adapun OPD yang membutuhkan Analisa Hukum antara lain , Biro Huku, Biro Organisasi , Biro Pemerintahan dan Otda, Sekretariat DPRD , Dinas Penanaman Moda dan PTSP , Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Perumahan , Kawasan , Permukiman dan Pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
Sesuai dean Surat Yang Disampaikan Melalui Surat Dari Ibu Sekda atas Nama Gubernur atas Beban Kerja yang akan Terjadi dengan Ditetapkannya Sulawesi Tengah Sebagai Penyangga IKN dan Tujuan Investasi Terbesar 3 Secara Nasional yang harus didukung Tenaga Analisis Hukum Kedepan .

Sehingga Kementrian Hukum dan HAM dapat Memberikan Persetujuan Sesuai dengan Usul Yang Disampaikan Ibu Sekda atas Nama Gubernur Sulawesi Tengan, Analisa Hukum Pertama sebanyak 36 , Analisis Hukum Muda Sebanyak 27 , Analisis Hukum Madya sebanyak 17 , Sesuai dengan analisa Kebutuhan Masing – Masing OPD .

Selanjutnya Persetujuan Jabatan Analisa Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM akan ditindaklanjuti Kepada MENPAN RB untuk memberikan Persetujuan Selanjutnya.

Rapat Tersebut Dihadiri , Kementrian Hukum dan HAM RI , Direktorat Pembinaan Hukum Nasional, Perwakilan BKD, Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, PTSP, Biro Organisasi , Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Kepala Biro Hukum dan Jajaran.( ID)