BIDIKSULTENG.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH didampingi Deputi 1, Deputi 2, Karoren dan rombongan melakukan Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung diterima Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola M.SI didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH, CN bersama unsur Forkopimda Sulteng lainnya, bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 10 Agustus 2020.
Dalam kunjungannya, kepala BNPT memaparkan konsep pencegahan terkait Deradikalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat sekaligus memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Gubernur Sulawesi Tengah serta menyerahan bantuan Al-Quran dan buku agama kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Mosanggu Singgana Kel.Silae dan diterima Ketua LPM Jayadin Djuhaepa S.Sos.
Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dalam sambutannya menyatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulawesi Tengah yaitu dengan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut, kepala daerah mulai dari gubernur sampai dengan bupati/walikota sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi daerah tentang penanganan konflik dan pencegahan terorisme telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) forum kerukunan umat beragama (FKUB) forum pembauran kebangsaan dan forum koordinasi pencegahan terorisme atau (FKPT).
Menurut gubernur, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sangat serius dalam upaya pencegahan konflik sosial dan tentu dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik terjadi. kelompok radikal Poso tentunya tidak hanya pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran Polri dan TNI, tetapi lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Menurut gubernur, selama ini stigma negatif yang mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah terutama Kabupaten Poso merupakan daerah rawan konflik sangat merugikan masyarakat dan dapat mempengaruhi pembangunan di daerah Sulawesi Tengah, oleh karena itu keterlibatan semua unsur terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda jajaran Pemerintah kabupaten kota serta semua pihak termasuk BNPT sangat dibutuhkan.
“Kita semua berharap, dengan adanya pertemuan ini kita dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam setiap langkah dan tindakan sehingga dapat melakukan penanganan konflik terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di wilayah Sulawesi Tengah,” ujar gubernur.
Lebih lanjut dikatakannya, penanganan konflik dan penanggulangan teroris jangan dilakukan secara serampangan yang terlepas dari unsur-unsur yang menyalahi aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mencederai hati masyarakat.
Oleh sebab itu, gubernur berharap agar setiap permasalahan yang berpeluang menciptakan kerawanan di daerah khususnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme benar-benar dilakukan secara bermartabat dan mengedepankan supremasi hukum dan tidak kalah pentingnya agar semua pihak berpartisipasi aktif untuk melakukan pencegahan sebagai upaya deteksi dini penanganan terorisme.
Jika hal tersebut benar-benar dilaksanakan secara terkoordinir dengan baik, maka konflik sosial dan terorisme akan menjauh dan besar kemungkinan tidak akan terjadi di daerah Sulawesi Tengah.
“Sesuai laporan yang diterima selama tahun 2019, BNPT bersama satuan tugas daerah sinergitas penanggulangan teroris Provinsi Sulawesi Tengah telah memfasilitasi kegiatan dari sejumlah Kementerian di antaranya dari Kementerian PUPR Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, kementerian kominfo dan Kementerian Koperasi dan UMKM,” jelas gubernur
Untuk tahun 2020, terdapat 228 rencana aksi nasional kementerian/ lembaga di 5 daerah sasaran di Sulawesi Tengah yaitu kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo una-una dan Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan kementerian dan lembaga lainnya dapat segera melaksanakan kegiatannya di Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam rencana aksi tahun 2020, demikian pula kepada BNPT dan satuan tugas daerah sinergitas penanggulangan teroris daerah provinsi Sulawesi Tengah lebih optimal dalam berkoordinasi sehingga program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar tepat sasaran sehingga dapat mencegah perkembangannya terorisme di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol Dr.Boy Rafli Amar MH dalam sambutannya mengharapkan rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan semangat bersinergi dan komitmen dari pemerintah daerah yang dapat diwujudkan dalam keberlanjutan program penanggulangan terorisme di provinsi Sulawesi Tengah baik itu dari segi pencegahan, penegakan hukum maupun sinergitas antara kementerian
Kedua, Koordinasi antar pemerintah daerah dan BNPT dalam mengimplementasikan rencana aksi kementerian/lembaga dalam sinergitas antar Kementerian/lembaga dapat terus terjaga dan terjalin dengan baik demi keberhasilan program penanggulangan radikal terorisme.
Ketiga, perlunya membangun kemitraan yang lebih proaktif dengan berbagai pihak di tingkat daerah terutama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi swasta dan masyarakat sipil lainnya dalam mewujudkan kesiapsiagaan nasional dalam memerangi radikal terorisme di Indonesia
Lebih lanjut kepala BNPT menyampaikan 3 hal terkait Sinergi dan kolaborasi penanggulangan terorisme yaitu ; pertama komitmen untuk bersinergi dalam penanggulangan terorisme
Kedua, menjalin koordinasi yang baik demi keberhasilan program penanggulangan terorisme dan yang ketiga membangun kemitraan yang produktif dengan berbagai pihak.
Lebih lanjut Kepala BNPT menyampaikan, terjadi peningkatan korban dari propaganda ISIS, untuk itu diharapkan masyarakat ikut menahan narasi yang menyesatkan. Untuk itu dibutuhkan pembangunan non fisik berupa perbaikan karakter nasionalisme serta bela negara.
Kepala BNPT juga menghimbau agar mewaspadai kemungkinan adanya perbuatan teror dalam penyelenggaraan Pilkada, pihaknya menyatakan dukungan dengan kampanye damai yang tertib dan Luber yang akan menentukan kualitas dari Pilkada.***
