Pengurus DPD Demokrat Sulteng,”Tolak” Kenaikan BBM

BIDIKSULTENG.COM,PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat propinsi Sulawesi Tengah, menolak langkah pemerintah pusat atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). “Demokrat Sulteng tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok,” tegas ketua DPD partai Demokrat Sulteng Drs.H.Anwar Hafid,MSi kepada media ini via WhatsApp, Senin (5/9/2022).

Kata Anwar Hafid, pemerintah beralasan bahwa kenaikan BBM terjadi tetapi pencabutan subsidi. “Pertanyaan awal, bukankah sejak dahulu tugas pemerintah mensubsidi BBM? Lantas jika sekarang dimana keberpihakan pemerintah? Kehadirannya dimana?” ucap Anwar haid yang juga anggota Komisi II DPR RI dapil Sulteng itu.

Lanjut Anwar, ketika semua hal strategis pemerintah lepaskan, jika selama ini pemerintah berdalih kenaikan BBM karena pemerintah tidak lagi mampu menanggung subsidi BBM, pertanyaannya kehadiran pemerintah dan tanggungjawabnya bagi rakyat utamanya bagi subsidi migas lantas kemana dan bagaimana. “Jika subsidi BBM dilepaskan tentu masyarakatl semua terdampak, sementara bantahan apa yang disiapkan untuk melindungi kehidupan ekonomi rakyat zaman SBY ada BLT, ada raskin dan sekarang pemerintah sedang mensubsidi kan apa? Jalan tol yang berbayar?” urai Anwar Hafid bernada tanya.

Lebih jauh dijelaskan Anwar Hafid, tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. “Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” pungkasnya.BAKOMSTRA DEMOKRAT SULTENG/SIGI (NAF/ID)