BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPalu
Gubernur Sulteng Pimpin,Rakor Tentang Pengendalian Inflasi Daerah
BIDIKSULTENG.COM,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , Bersama Unsur Forkopimda Provinsi , Memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 6 September 2022.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dihadiri , Kepala BPS Provinsi, Kepala Perwakilan BI , Kepala Bappeda , Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian , Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holti, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD , Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian , Karo Ekonomi, Karo Administrasi Pimpinan.
Dan Dihadiri Bupati /Walikota Palu , Beserta Unsur Forkopimda, Kepala Desa dan Lurah Sesulawesi Tengah.
Gubernur pada Kesempatan Itu Menyampaikan arahannya bahwa rakor dilaksanakan untuk menindaklanjuti Hasil Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Yang di Pimpin Oleh Mendagri dan Beberapa Menteri Yang Melakukan Koordinasi Pengendalian Inflasi .
Gubernur Juga Menyampaikan bahwa dengan Kenaikan harga BBM yang sangat mempengaruhi meningkatnya Inflasi di Daerah akibat meningkatnya harga harga kebutuhan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah Mengajak Seluruh Perangkat Pemerintah Provinsi , Kabupaten/Kota Madya , Kepala.Desa dan Lurah , untuk bersama sama , Kompak dan bersatu untuk mengendalikan Inflasi , Seperti Waktu Mengendalikan Covid -19 Kalau Semua pihak bersatu , kompak Pasti bisa cepat teratasi Inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah .
Selanjutnya Gubernur Menyampaikan bahwa beberapa langkah – langkah yang harus dilaksanakan Pemerintah untuk pengendalian Inflasi antara lain :
1.isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi/kalaborasi seperti penanganan pandemi covid-19.
2. komunikasi publik, tim komunikasi harus mampu membuat masyarakat tenang dan tidak panik.
3.aktipkan TPID ,diharapkan TPID Provinsi dan Kabupaten /kota berkolaborasi dan bersinergi untuk pengendalian Inflasi.
4.diaktipkan Satgas Pangan, satgas pangan harus melaporkan kepada Gubernur, Bupati /Walikota terkait dengan harga pangan.
5.diminta OPD teknis, dapat mendorong masyarakat untuk, program gerakan tanam pangan cepat panen.
6.intensifikasi jaringan pengaman sosial
-Melalui belanja tidak terduga (BTT)
-Anggaran bantuan sosial (bansos)
-Anggaran desa melalui alokasi dana desa (ADD).
Gubernur Menyampaikan bahwa perkembangan Inflasi daerah provinsi Sulawesi Tengah:
A.Pada bulan juni 2022, inflasi daerah sulawesi tengah sudah mencapai 5,12 %
B.Pada bulan juli 2022 inflasi daerah sulawesi tengah meningkat mencapai 6,22%.
Sesuai Data BPS Bahwa Inflasi Dipengaruhi Meningkatnya Harga Telur, Harga Cabai, Harga Ikan , Harga Bawang .
Gubernur Meminta Dinas Perindag dan Perindustrian , Bekerja Sama dengan Bulog dan Distributor untuk Melakukan Intervensi dan Lakukan Pasar Murah dan Gubernur meminta Distribusi Barang Berjalan Baik dan Lancar.
Selanjutnya Gubernur Menyampaikan Bahwa Menteri Keuangan Melalui PMK bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Realokasi Anggaran dana transfer sebesar 2 % untuk Dana Pengendalian Inflasi , Mendagri Sudah Mengeluarkan SE Mendagri Nomor, 500/4825/sj tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
selanjutnya menteri desa , daerah tertinggal telah mengeluarakan kemen desa PDT 97 tahun 2022 , tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah , yang memperbolehkan ADD dimanfaatkan 20-30 % untuk dana bansos desa pengendalian inflasi.
Gubernur Jika meminta agar OPD teknis dinas sosial , dinas tenaga kerja agar memastikan penyaluran bansos dan subsidi upah harus tepat sasaran.
diharapkan agar satgas pangan dapat terus berkoordinasi dan melaporkan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat setiap kabupaten/kota untuk selajutnya dilakukan upaya pengendaliannya.
Pada Kesempatan Itu , Kepala BPKP Provinsi Evenri Sihombing , Menyampaikan atas arahan dan Petunjuk Kepala BPKP , Jajaran BPKP Akan melakukan Pendampingan untuk memastikan anggaran Pengendalian Inflasi Daerah berjalan baik dan Tepat Sasaran , dan diminta Kepala Daerah dan Kepala Desa untuk melaksanakan langkah langkah Yang tepat untuk memanfaat anggaran untuk Pengendalian Inflasi.
Selanjutnya Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim , SH , MH, Menyampaikan bahwa atas perintah Jaksa Agung , Kajati Sudah Perintahkan Kajari , Kacabjari untuk memberikan pendampingan dalam Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Di Daerah .
Kajati meminta Untuk mengambil Peran sesuai dengan fungsi masing -masing untuk Melakukan Pengendalian Inflasi .
Jaksa Agung sudah mengeluarkan Surat Edaran Kepada Seluruh jajaran Kejaksaan agar ikut berperan untuk melakukan pendampingan Inflasi Daerah .
Kajati sampaikan agar kepala Daerah , Kepala Desa jangan ragu untuk mengambil kebijakan sepanjang hal tersebut untuk kepentingan publik , masyarakat banyak, dan Jangan mendapatkan untung dari kebijakan tersebut dan jangan sampai ada unsur kerugian Negara.
Selanjutnya Kapolda , Menyampaikan atas arahan Kapolri , Kapolda sudah meminta seluruh jajaran Polda supaya dapat menerima aspirasi masyarakat tentang kenaikan BBM dengan Humanis , dan diterima secara persuasip ,
Kapolda Meminta kepada Kepala Daerah jangan ragu ambil kebijakan strategis sesuai regulasi dan Kapolda dan jajaran akan mendukung kebijakan Pemerintah Daerah .
Danrem 132 Tdl , Brigjen TNI Toto Nurmanto, S,IP, Menyampaikan bahwa seluruh jajaran TNI sudah diminta untuk Menanam Cabai dan Bawang dan hasilnya agar dibagi bagi secara gratis kepada masyarakat , dan sudah meminta kepada jajaran agar mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian Inflasi di Daerah.(ID)